Selasa 7 Desember 2021 - 14:47,

oleh

Faisal Nilai Proyek Pengerjaan Jembatan Di Selambai Tidak Selesai Tepat Waktu

 

INFO BENUA.ID, Bontang – Faisal Anggota Komisi III DPRD Bontang menyayangkan sejumlah pekerjaan seperti bedah rumah dan perbaikan akses jalan jembatan di Selambai Kelurahan Loktuan pengerjaannya kurang maksimal, sehingga ia menilai pengerjaannya pun tidak akan mampu diselesaikan kontraktor tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan Faisal saat rapat paripurna penyampaian tanggapan Wali Kota Bontang atas pandangan fraksi – fraksi DPRD Bontang, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (19/10/2021).

“Kita sudah dapat bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bankeu (Bantuan Keuangan), tapi tendernya mepet akibatnya masyarakat yang dirugikan, sebab pembangunannya terhambat,” terangnya.

Kata dia, bantuan dari pusat baik DAK maupun Bankeu tidak mudah didapatkan setiap daerah.

Oleh karena itu menurutnya daerah harus memaksimalkan ketika sudah diberikan pusat. Sebab dengan bantuan itu APBD tidak terbebani lagi.

“Bu Sekda tolong jadi perhatian, disaat ada anggaran dari Bankeu dan DAK pusat harus dikawal dengan cepat. Jangan sampai seperti ini lagi, kita sudah dibantu Bankeu dan DAK tapi seperti kita sia-siakan,” tegasnya.

Ia menilai, proses pemilihan pemenang tender pun bermasalah. Ia menuding kontraktor pemenang tidak memiliki cukup modal sehingga proses pengerjaan begitu lambat dan terancam tak mampu diselesaikan tepat waktu.

Sehingga, menurutnya, hasil kinerja kontraktor akan menjadi penilaian tersendiri oleh Kementrian untuk kembali menggelontorkan bantuan.

“Masih banyak kawasan pesisir yang perlu kita bangun, seperti Bontang Kuala, Berbas Pantai. Tapi kalau kerjaan yang ini (Selambai) tidak selesai, waduh. Akan jadi catatan, kita akan sulit dapat bantuan dari pusat lagi,” ungkapnya.

Menanggapi masukan Faisal, Najirah Wakil Wali Kota Bontang mengatakan, masukan dari Anggota DPRD Bontang akan menjadi bahan evaluasi. Penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dalam waktu dekat akan dilakukan.

Penulis :  HR/ZF

News Feed