oleh

Syafruddin Pastikan APBD Kaltim Tidak Akan Alami Perubahan Apapun.

 

INFO BENUA. Id -SAMARINDA– Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin, sebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan memang benar tidak akan terjadi.

Syafruddin, menyebutkan jika perubahan anggaran tidak akan terjadi. Hal ini di katakan dengan lugas sesuai dengan fakta yang terjadi.

Saat di konfirmasi di gedung DPRD Kaltim tadi siang, ia mengatakan sebenarnya sudah di berikan tenggat waktu hingga 30 September kemarin, untuk melakukan pengesahan APBD perubahan.

“Dari Dirjen Bina Keuangan kemarin, semua daerah yang tidak mensahkan APBD perubahan di 30 September, maka tidak ada perubahan, dan kembali ke murni,” ucapnya.

Ia pun memberikan tekanan pada setiap Kepala daerah, jika ada Kepala daerah yang kemudian membuat Peraturan Gubernur (Pergub) atau di bawahnya karena tidak ada APBD Perubahan, maka harus di tinjau ulang pemahaman pemimpinnya.

“Jadi kalau ada kepala daerah buat Pergub, Perkada, berarti dia gak paham,” ucap dengan tegas politisi PKB tersebut.

Hal ini menjadi sesuatu yang sangat jelas dan benar. Sebab, tidak ada perubahan yang akan terjadi, jika tidak ada usulan dan pengesahan yang di lakukan.

“Dirjen itu jelas, jika daerah tidak mengesahkan perubahannya, maka tidak ada perubahan. Dan di Kaltim kan tidak ada pengajuan dan pengesahan, jadi tidak ada perubahan,” ujarnya.

Ia menyampaikan jika pembuatan Pergub adalah bentuk penguraian dari Perda yang ada.

“APBD itu adalah Perda, Pergub itu adalah uraian dari isi Perda. Kan gak mungkin uraian nabrak Perda,” tambahnya.

Pemerintah harus bersikap jeli dan sigap kedepannya dalam mengelola anggaran, akibat APBD Perubahan yang tidak bisa di sahkan.

“Pemerintah provinsi kalau mau melakukan pergeseran anggaran, jangan pake Pergub atau Perkada. Cukup pake surat edaran Kementrian Kesehatan, contohnya seperti anggaran covid,” paparnya.

Ia pun melanjutkan, jika Mentri Dalam Negri (Mendagri) telah menganggap tidak ada perubahan yang terjadi di Kaltim.

“Mendagri menganggap Kaltim tidak ada perubahan,” singgungnya.

Hal ini di akibatkan karena penyerahan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), mengalami keterlambatan selama satu bulan.

“Karena pemerintah kasih dokumen KUPA itu kan satu September, padahal dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2020, bunyinya itu TAPD menyampaikan dokumen KUPA itu satu Agustus, artinya ada satu bulan yang terlewatkan,” bebernya.

Ia pun menyimpulkan, jika sebenarnya hal ini hanya tentang masalah waktu yang terbatas.

“Kendala kita adalah waktu.” pungkasnya.

Penulis : abi/zul.

News Feed