oleh

Sigit Wibowo, Tantangan DPRD Ke depan Berat

INFOBENUA-id.SAMARINDA, Wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo mengingatkan tantangan dihadapi wakil rakyat di tahun mendatang sangat berat. Ketertinggalan pembagunan dan persoalan ekonomi rakyat yang jatuh akan dihadapi para wakil rakyat.

Olehnya sebagai pembuat undang undang dan pengawasan kinerja pemerintah serta badan pemutusan keuangan daerah, DPRD harus cermat melihat skala Prioritas kebutuhan penggunaan anggaran dan mengawasi kinerja pemerintah dalam mengaplikasikan penggunaan anggaran dan kebijakan.

Paparan tersebut disampaikan ketua DPW PAN Kaltim dihadapan kader PAN dan walikota Samarinda DR A Harun serta perwakilan sejumlah parpol, saat berlangsung pelantikan ketua DPD PAN Samarinda, Jasno Sp di hotel Mercure Samarinda 12 Oktober 2021.

Beberapa persoalan yang menjadi PR dan butuh sikap serta pemikiran DPRD adalah soal perizinan Tambang yang kini di tarik prosesnya ke pusat, tepatnya di Kementrian ESDM.

Dengan demikian segala kewenangan daerah dalam hal izin usaha yang biasa di kenal dengan nama IUP itu, tidak lagi memiliki hak untuk memprosesnya. Artinya, retribusi dan income pendapatan asli daerah atau PAD menjadi hilang dan berdampak terhadap berkurangnya pendapat daerah untuk pembangunan.

Penarikan kewenangan izin tambang ini dari kacamata daerah Kaltim, menurut Sigit tidak menguntungkan alias merugikan daerah. Pasalnya nilai retribusi dan modal pembuatan izin perusahaan tidak lagi mengalir ke Kas daerah tetapi jatuh ke Kas kementerian ESDM pusat.

Karena berkurangnya pendapatan daerah dari sektor tambang itu pula membuat rumusan belanja daerah juga harus berkurang. ” Inilah masalahnya sebab belanja pembangunan akan berkurang sebab pundi pundi penghasilan terputus dari sektor tambang, padahal nilainya selama ini menjadi andalan PAD Kaltim,” ujar Sigit Wibowo.

Kondisi ini diakui membuat resah pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim. Keadaan itu bahkan pernah dibahas gubernur dan DPRD provinsi, namun seolah putus asa, gubernur Kaltim Isran Noor, seperti diceritakan Sigit Wibowo, mengungkapkan terkait hal itu Isran Noor seolah angkat tangan dan tak bisa merumuskan apa apa terkait kewenangan yang dicaplok pusat tersebut.

Jauh hari Sebenarnya soal perizinan Tambang ini sudah ramai jadi pembicaraan masyarakat Kaltim, karena merupakan isu lama yang segera harus disikapi daerah sebelum jatuh ke tangan pusat.

Menurut Sigit hal itu pernah di bahas dengan pejabat pemerintah sebelumnya, baik gubernur Kaltim maupun walikota Samarinda. Hanya saja waktu itu kata Sigit tidak pernah menjadi perhatian skala prioritas hingga mereka letak jabatan.

Artinya kondisi ini akan bisa terulang kembali jika DPRD Kaltim dan DPRD Samarinda tidak aktif membuat semacam konsensus untuk mencari solusi, bagaimana tambang ini bisa kembali di peroleh keuntungannya ke Kaltim.

Maklum saat ini Kaltim sedang “sial” sebab satu sisi kekayaan alam dikerok habis oleh pengusaha melalui regulasi pusat, tetapi sisi dampak negatif dari sisi kerusakan lingkungan dan banjir yang dinikmati oleh rakyat Kaltim terutama di Samarinda dan Balikpapan yang langganan banjir.

Padahal bagi hasil hasil produksi tambang, daerah memperoleh bagi hasil tidak sampai 10 persen.

DPRD Samarinda diminta merubah pola pikir lebih kritis dan tegas. Semua izin ditarik ke pusat, tetapi pertambangan tetap berjalan, namun berstatus banyak yang ilegal. “Ini harus jadi perhatian khusus,” ujarnya.

Selama ini telah muncul dampak buruk penarikan izin kepusat karena menimbulkan efek domino dengan munculnya pertambangan liar, akibatnya banjir di Samarinda kian parah setiap hujan turun.

Persoalan lain yang menjadi OR besar DPRD Samarinda adalah keberadaan IKN, Samarinda harus siap, potensi daerah harus di perhatikan dan berikan anggaran penuh.

Kepada Jasno dan pasukannya diberi pesan, 2024 Harus mampu maksimalkan 1 dapil satu wakil DPRD, hasil Rakernas dan Bintek PAN di Bali merupakan keputusan yg harus dijalankan

. penulis** Anisa

News Feed