oleh

Krikit Pedas, Samsun Tegaskan Masyarakat Perlu Di Sadarkan Terkait Pengelolaan Lahan.

 

INFO BENUA. Id -SAMARINDA- Wakil Ketua  DPRD Kaltim Muhammad Samsun, sebut sisi lain dari tak tuntasnya masalah banjir adalah tak patuhnya pengelolaan lahan oleh masyarakat.

Maraknya bencana banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Samarinda, seperti Lempake, Sempaja dan wilayah lainnya masih menjadi permasalahan utama di Kota Samarinda.

Setelah di temui beberapa waktu lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan jika salah satu permasalahan banjir yang tak kunjung usai di Kota Samarinda, adanya limpahan air banjir dari Desa Badak Mekar di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tidak hanya itu, banyaknya proses penggalian batu bara ilegal turut meramaikan permasalahan banjir.

Hal ini pun di benarkan oleh politisi PDI-P tersebut. Akibat banyaknya tambang
ilegal yang menggali di mana-mana.

“Memang benar, dugaan banyaknya tambang batu bara yang ada di beberapa titik, kemarin aja ada larutan batu bara itu” ucap Samsun.

Diketahui, banyaknya pihak yang melakukan pematangan izin lahan non pertambangan. Masyarakat banyak menemukan batu hitam mulia tersebut di tanahnya sendiri, namun tak melapor apabila mendapatkannya malah pematangan lahan berubah menjadi pertambangan.

Dalam hal ini, banyaknya kasus banjir yang terjadi, akibat lahan serapan yang kemudian berubah menjadi lahan pertambangan.

Meski demikian, Samsun pun menegaskan jika itu bagian dari lalainya masyarakat dalam mengelola lahan.

“Sekarang tanahnya itu tanah siapa? Tanahnya mereka juga kan? Tanahnya masyarakat sendiri toh,” singgung Samsun.

Samsun pun meneruskan, jika hal itu merupakan konsekuensi yang perlu di tanggung jika tanah yang di miliki, di serahkan untuk lahan pertambangan.

“Meraka juga tau kan kalau itu di gunakan untuk tambang, jadi siapa yang salah? Kalau kemudian hari ini imbasnya ke masyarakat juga,” ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya permasalahan regulasi dan pelaku tambangnya saja. Juga kesadaran masyarakat yang perlu di tingkatkan.

“Yang jelas bukan hanya regulasi dan pelaku tambang saja, tapi masyarakat juga perlu di di sadarkan agar jangan sampai menjual tanah untuk oknum pertambangan ilegal,” tegasnya

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI-P tersebut mengungkapkan jika memang saat ini masalah tak hanya timbul dari masyarakat, namun juga timbul dari segi perizinan.

“Pemerintah kan sudah tak lagi dapat mengeluarkan izin,” bebernya.

Hal ini tak bisa di pungkiri, karena perizinan semuanya terpusat pada Pemerintah Pusat.

“Karena perizinan kan sudah dialihkan oleh pemerintah pusat” tambahnya.

Sebagai langkah pengawasan, Samsun melayangkan kritik terhadap pihak Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum untuk memberantas penambang ilegal.

“Yang di tarik kan perizinan, bukan penegakan hukumnya. Kepolisian kan tidak di tarik ke pusat dan ada di Kaltim. Masih ada polisinya kan? Apakah ada tindakan tegas yang di lakukan!” kritik pedasnya.

Pun demikian, Samsun tetap memberikan rekomendasi untuk bertindak tegas dalam menuntaskan masalah tambang ilegal tersebut. Diantaranya, pembukaan lahan ini untuk memproduksi pertanian yang lebih bermanfaat dan berjangka panjang.

Selain itu, tindakan tegas terhadap pertambangan batu bara ilegal juga di perlukan.

“Langsung tutup , reklamasi lagi itu lahannya.” pungkasnya.

Penulis : abi/zul

News Feed