Selasa 7 Desember 2021 - 12:56,

oleh

Penambahan Waktu, Tiga Raperda Akan Di Perpanjang Untuk Proses Uji Publik Dan Konsultasi.

 

INFO BENUA. Id -SAMARINDA– Ketua Komisi I Dprd Kaltim Haji Jahidin, sebut 3 perda lainnya akan mendapatkan penambahan waktu, guna melakukan finishing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pembentukan empat Peraturan Daerah (Perda), saat ini telah memberikan hasil positif. Pasalnya, dari empat calon Perda tersebut satu di antaranya di sahkan dalam Rapat Paripurna kemarin Senin, 13 – September – 2021 siang. Yakni Perda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

“Tadi sudah di sahkan, yang peraturan Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” ucap Jahidin.

Tiga Raperda lainnya, yakni Raperda Ketahanan Keluarga, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 masih perlu di lakukan finishing seperti uji publik dan konsultasi.

“Jadi ada tiga raperda sementara yang di perpanjang, Ketahanan Keluarga, Pengelolaan Barang Milik Daerah sama Perubahan RPJMD Kaltim, masih perlu uji publik sama konsultasi fadilitas,” tambahnya.

Kendala utama yang di sampaikan oleh politisi  PKB tersebut ialah permasalahan nasional, Covid-19. Pasalnya, kunjungan kerja guna menunjang raperda yang matang sedikit terkendala.

“Kendala kita ya masalah nasional, covid-19 ini. Kunjungan kerja Kan gak boleh kunjungan keluar daerah apa lagi? Sementara raperda kita harus kunjungan ke mendagri,” keluhnya.

Hal ini bukan tampa alasan, arahan dan masukkan serta koreksi terhadap draft raperda tersebutlah yang ini di capai agar hasilnya pun maksimal.

“Untuk meminta arahan dan koreksi draft yg kita bawa itu, setelah dapat lampu hijau, baru di bahas dan d tindak lanjuti, masalahnya ini yg jadi masalah,” paparnya.

Peraturan yang telah memiliki draft, perlu melewati rangkaian uji publik dan konsultasi. Hal ini di anggap perlu, karena peraturan yang di buat pun untuk masyarakat.

Tak hanya soal susahnya perjalanan dinas, soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun turut menjadi hambatan dalam penyelesaian Raperda tersebut.

“Kendala kita juga karena PPKM, Intruksi gubernur yg kita taati bersama” pungkasnya.

Penulis : abi/zul.

News Feed