oleh

Makmur Sebut Beberapa Perda Masih Perlu Penambahan Waktu.

 

INFO BENUA. Id -SAMARINDA– Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, memimpin Rapat Paripurna Ke-24 DPRD Kaltim pada senin 13 September dini hari, di Gedung D Lantai 6 terkait persiapan (Rancangan Peraturan Daerah) Raperda menjadi (Peraturan Daerah) Perda.

Berjalan dengan lancar, rapat yang di mulai sejak pukul 10.00 WITA dihadiri, yang di hadiri sebagian besar anggota DPRD Kaltim dan stake holder terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten I Pemprov Jauhar Effendi.

Dalam rapat tersebut, persidangan membahas beberapa hal yang di anggap penting untuk segera di tindak lanjuti, Yaitu :

1. Laporan akhir kerja Pansus pembahasan raperda tentang tatacara penyusunan program kerja pembentukan program pembentukan daerah.

2. Persetujuan DPRD Provinsi Kaltim terhadap raperda menjadi perda.

3. Pendapat akhir Gubernur terhadap raperda (Raperda menjadi propemperda).

4. Pembacaan surat keputusan tim pembahas rancangan kerja DPRD Kaltim tahun 2022.

5. Penyampaian laporan pansus pembahas 3 (tiga) raperda tentang :
a. Ketahanan Keluarga.
b. Pengelolaan barang milik daerah.
c. Perubahan RPJMD 2019-2023.

Pasalnya, pembahasan beberapa perda tersebut sudah sangat lama di bahas dalam pansus yang menangani raperda tersebut.

Dalm hal ini, satu diantara empat Raperda, telah menjadi Perda, yakni Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Sedangkan tiga Perda lainnya, perlu penambahan waktu, untuk bisa di lakukan finalisasi.

“Ya, tiga perda yang masih perlu di tuntaskan,” ucap Politisi Golkar tersebut.

Namun, antara Raperda Ketahanan Keluarga dan RPJMD memiliki perbedaan waktu penambahan dengan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Ada dua pansus yang mendapatkan jatah penambahan waktu satu bulan, yakni Raperda Ketahanan Keluarga dan Perubahan RPJMD” Sebutnya.

Menurut mantan Bupati Kab. Berau itu,
Raperda Pengelolaan barang milik daerah lebih sulit untuk di bahas, ketimbang dua raperda lainnya.

“Agak sulit memang jika raperda yang satu ini, kita usahakan sampai akhir November” tegasnya.

Menurutnya, ada beberapa mekanisme yang rumit untuk di sesuaikan dengan raperda ini. Sehingga perlu waktu yang cukup matang untuk menyusun raperda tersebut.

“Karena kan ada aset ini masuk ke Kabupaten, baru di limpahkan ke Provinsi dan ke Pusat, dan ada alat kita yang masuk ke sistem itu, itu gak boleh sembarangan”. jelasnya.

Ketua DPRD Kaltim pun menegaskan, jika perpanjangan pembahasan raperda ini tidak akan mengganggu rangkaian kinerja DPRD Kaltim.

“Perpanjangan ini enggak berdampak ya, saya rasa bagus, agar lebih matang. Kita usahakan ini selesai di akhir tahun” pungkasnya.

Penulis : abi/zul.

News Feed