oleh

Wilayah Rawan Potensi Dilarang Shalat Idul Adha

Wilayah Rawan Potensi Dilarang Salat Iduladha

Wilayah Rawan Potensi Dilarang Salat Iduladha

INFO BENUA – SAMARINDA – Shalat Id pada hari raya Idul Adha tahun 1442 Hijriyah yang diperkirakan jatuh pada akhir bulan ini berpotensi tidak dapat dilaksanakan pada beberapa daerah di Kaltim.

Hal ini melihat daripada kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang kian mengganas di Benua Etam. Bahkan, hingga terdapat tiga daerah Kaltim yang harus menaikkan status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat menjadi PPKM Darurat layaknya di Jawa-Bali, yakni Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Harun Al Rasyid mengungkapkan pada wilayah yang berpotensi tinggi penularan Covid-19, ketika melihat dari sisi syariat dan aturan, bisa saja terjadi pelarangan untuk melakukan salat Id berjamaah di Masjid. Tetapi tidak dapat disamaratakan keseluruhan.

“Tidak mungkin juga semuanya dilarang. Kalau daerah yang berpotensi ya bisa saja. Tapi kalau daerah yang dianggap masih memungkinkan ya boleh saja,” kata Harun sapaannya, kepada¬† Media ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah ujian. Apabila berbicara menyangkut agama, cara menghadapi ujian yakni dengan bersabar, dan tetap taat dalam beribadah. Sehingga, ketika dilarang untuk melakukan ibadah di Masjid ataupun Mushala bukan berarti hal tersebut melarang untuk menjalankan ibadah. Melainkan, alangkah lebih baiknya ketika cukup melaksanakan dirumah saja.

“Kan tidak mungkin orang dilarang untuk shalat. Perlu diingat, mencegah hal mudarat itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Mencegah terjadinya kemudaratan seperti berikhtiar mengamankan keselamatan jiwa ini harus diutamakan,” terangnya.

Sehingga, sebagai upaya untuk memberikan rasa adil, maka lanjut Harun, bagi daerah yang masuk wilayah rentan penyebaran Covid-19 sah-sah saja dilakukan pelarangan. Sedangkan bagi daerah yang tidak terlalu tinggi angka positif red maka harus diperbolehkan, tetapi mesti menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

“Yang rawan tidak apa dilarang, tapi daerah yang cenderung aman jangan. Itu baru adil,” ungkapnya.

Menyangkut boleh tidaknya shalat Id kelak, mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim ini meminta agar pemerintah dapat melihat secara obyektif dan proporsional. Sehingga keputusan yang diambil merupakan yang terbaik.

Reporter : Tim Redaksi

News Feed