oleh

Rapat Paripurna Ke-36, Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim Soroti Target Pendapatan

Kaltim, Samarinda, Infobenua — Rapat Paripurna ke- 36 DPRD Kaltim dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Rancangan Perda tahun 2021.

Rapat berlangsung di lantai 6 gedung D, sebagian anggota dewan mengikuti rapat paripurna melalui virtual dan rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.

Dalam penyampaian pemandangan umum, beberapa fraksi DPRD Kaltim mempertanyakan beberapa persoalan mulai dari target pendapatan daerah yang dinilai terlampau tinggi juga transparansi anggaran penanganan pandemi Covid 19 serta antisipasi dalam rangka pendidikan tatap muka yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Fitri Maisyaroh, antara lain melontarkan terhadap kondisi Covid-19 saat ini dihadapi oleh masyarakat. Fraksi PKS mempertanyakan terkait kebijakan pemerintah pusat bahwa Kalimantan Timur tidak masuk dalam prioritas dalam melakukan Vaksinasi pada masyarakat.

“Sementara pembelajaran tatap muka telah disampaikan oleh menteri pendidikan akan dimulai pada bulan januari 2021, bagaimana kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Timur?” ujarnya.

Sementara pemandangan umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Sutomo Jabir. Partai itu  mengutarakan terkait dengan komponen belanja, Fraksi PKB berharap agar pembelanjaan dilakukan secara terarah dan terukur untuk menunjang program yang telah disusun dalam RPJMD dan RKPD, sehingga jelas capaiannya baik secara kuantitas maupun kualitas, mengingat RKPD Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Dalam mendistribusikan komponen belanja kepada OPD/SKPD hendaknya memperhatikan kinerja OPD / SKPD tahun sebelumnya mengingat beberapa OPD yang tidak mampu membelanjakan anggaran yang diberikan sehingga terjadi SiLPA yang besar.

Mengingat target pendapatan dalam RAPBD 2021 sebesar Rp9,59 Triliun dan target belanja sebesar Rp.11,61 Triliun, dan selisih defisit sebesar Rp. 2,02 Triliun, diharapkan diterima dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020, Fraksi PKB berharap kepada pemerintah untuk menghitung dan mempertimbangkan secara cermat agar tidak terjadi defisit yang mengakibatkan tertundanya program- program prioritas.

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 3,65 Miliar untuk penyertaan modal pada Perusahaan Asuransi PT. Askrida, fraksi PKB sepakat karena telah terbukti memberi deviden yang menguntungkan. #

– Reporter: Kka
– Editor: Ru

News Feed