oleh

Pengusulan MYC Dikabarkan Ditolak DPRD Kaltim. Tio :MYC Tidak Ditolak, Hanya Ditunda

 

Samarinda, Infobenua — Proyek Multi Years Contract (MYC) yang kabarnya ditolak oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, ternyata hal tersebut tidak ditolak, namun hanya dilakukan penundaan saja.

Hal ini diutarakan langsung oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Ia mengatakan sepengetahuan dirinya proyek tersebut tidak ditolak tetapi hanya ditunda saja. Karena menurutnya banyak hal yang perlu dikaji ulang secara administratif.

Myc itukan lagi ramai ndngenai pemerintah nebganggarkan myc untuk fly over dan rs.

“Coba deh di cek, apakah itu masuk dalam RPJMD Gubernur?,” tanya Tio sapaannya, Rabu (11/11).

Selain itu, mengenai mekanisme kan seharusnya dimasukan di awal, agar dapat dibahas, karena membutuhkan kajian hukum dan teknis agar tidak terdapat masalah dikemudian hari.

“Karena mengenai pembangunan ya kita setuju saja, tapi ya tentu harus sesuai dengan mekanisme yang ada,” terangnya.

Ditambah juga dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, terdapat kucuran dana yang dibutuhkan untuk penanganannya. Sehingga jangan sampai masyarakat justru salah paham dengan DPRD.

“Jangan nanti malah pikirnya, dewan itu ga mau lakukan pembangunan. Kan tidak begitu, karena kita tidak menolak tetapi hanya menunda,” tandasnya.

Menurut dia, saat ini memang karena belum disetujui saja, sehingga cukup dijalankan saja terlebih dahulu proses dan mekanisme yang ada. Lagipula ketika ditunda untuk penganggaran pada APBD tahun 2021 kan masih bisa diajukan untuk penganggaran APBD Perubahan maupun APBD tahun 2022 mendatang. Dengan menggunakan skema single years bagi dia langkah yang tepat.

Sepengetahuan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini pun, Pemerintah Kota Balikpapan itu mengajukan pembangunan untuk pembangunan fly over itu pada 2014 untuk menggunakan dana APBN tahun 2016.

Tio ingin menyampaikan, agar melakukan pekerjaan dengan benar dan prosedural. Sehingga dalam memutuskan sesuatu hal secara teknis itu tercukupi dokumen administrasi dan legalitasnya. Guna pembangunan berjalan dan tidak ada masalah untuk kedepan.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Ketua Komisi III DPRD Kaltim, ternyata mereka juga belum memberikan rekomendasi karena banyak yang harus diperhatikan terlebih dahulu,” pungkas dia. #

– Reporter: ay420
– Editor: Ades

News Feed