oleh

Rakor Pemberantasan Korupsi Terintergrasi di Kaltara Diundur

Tanjung Selor, Info Benua — Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang kerjanya, Senin (19/3). Kedatangan tim yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan KPK wilayah Kalimantan Budi Waluyo ini, adalah untuk melakukan pendampingan dan pemetaan terhadap pencegahan korupsi di Kaltara.
Gubernur menyampaikan, dirinya sangat berterima kasih kepada Tim Satgas KPK yang menggagas program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Termasuk di Kaltara ini. Melalui pendampingan ini, kata Gubernur akan memberikan pencerahan sekaligus pemahan bagi para Aparatur Sipil Negara(ASN) di lingkup pemerintah daerah.
Dikatakan, selama ini banyak timbul keraguan atau ketakutan bagi para ASN. Mereka banyak yang takut diangkat menjadi pengelola keuangan atau pengguna aggaran. Bahkan ada yang memilih mengundurkan diri, karena takut ada kesalahan yang berakibat pada permasalahan hukum.
“Kami berusaha untuk taat hukum dan ingin tenang bekerja. Namun kadang, masih ada keraguan bahkan ketakutan di kalangan ASN. Utamanya mereka yang bekerja di bagian pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Gubernur, melakukan program pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas KPK ini bisa membuat para ASN memahami bagaimana pengelolaan yang tidak melanggar hukum. Sehingga ke depan akan lebih teliti dan lebih hati-hati lagi. “Menurut pengalaman saya, penyidik KPK itu professional. Dan kami yakin itu,” kata Gubernur.
Terkait kegiatan atau program KPK, Irianto menegaskan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap membantu. Apalagi sebagai provinsi baru, perlu banyak pendampingan dan bimbingan agar tidak salah langkah. “Saya juga sudah perintahkan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memberikan data-data dan informasi yang memang diperlukan. Kalau ada yang mempersulit saat dimintai data, boleh langsung infokan ke saya, nanti OPD mana yang diperlukan kami siap hadirkan,” jelas Irianto.
Sementara itu, Kepala Satgas Budi Waluyo mengatakan, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian lebih dalam program pencegahan korupsi ini. Di antaranya, terkait perencanaan penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat, hingga pengelolaan aset barang milik daerah. (roy/des/adv).

 

Komentar

News Feed